Mengoptimalkan Insentif berbasis Kinerja dalam rangka Menguatkan Fungsi Promotif-Preventif pada Pelayanan Primer di Kabupaten Tapanuli Selatan

Padang Sidempuan - Bertempat di Hotel Mega Permata, pada tanggal 18 Januari 2018, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (PKMK FK UGM) bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara (FKM USU) melakukan diseminasi hasil penelitian riset implementasi kebijakan JKN siklus 2 di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan hasil studi dan rekomendasi kebijakan serta pembahasan tindak lanjut di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tema besar yang di angkat dari hasil penelitian siklus 2 kali ini adalah “Mengoptimalkan Insentif berbasis Kinerja dalam rangka Menguatkan Fungsi Promotif-Preventif pada Pelayanan Primer di Kabupaten Tapanuli Selatan”. Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer (PKP) Kementrian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan kantor layanan Kabupaten Tapanuli Selatan, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Bappeda, BKD, Dinas Kesehatan), Puskesmas dan Klinik Swasta. Acara dibuka oleh dr. Hodri sekretaris dinas kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pemaparan hasil penelitian disampaikan oleh Ibu Dr. Juanita, SE, M.Kes dari FKM USU. Beberapa temuan hasil penelitian penting yang dipaparkan adalah:

  1. Variasi pendapatan tenaga kesehatan di FKTP dan potensi dana kapitasi.
    Pendapatan tenaga kesehatan di FKTP masih bervariasi antara sesama profesi maupun di antara profesi kesehatan laiinya. Variasi sumber pendapatan di luar gaji PNS ini bersumber dari pendapatan dana kapitasi, dana non-kapitasi, tunjangan daerah, praktek swasta, dan pendapatan lain (di luar bidang kesehatan). Proporsi penghasilan yang bersumber dari dana kapitasi BPJS adalah sebesar 11,6% dari pendapatan dokter sehingga belum berpotensi besar dalam meningkakan kinerja tenaga kesehatan dan FKTP.
  2. Adanya gap dalam sistim penilaian pemberian insentif/jasa pelayanan yang saat ini berlaku.
    Pemberian insentif yang idealnya berdasarkan capaian/pelaksanaan program, spm, kepuasan masyarakat dan utilisasi pelayanan tapi saat ini masih didasarkan pada kehadiran, pendidikan dan kegiatan yang dilakukan. Jadi yang diberi insentif masih lebih berat pada proses dibandingkan dengan kinerja atau kualitas layanan seperti yang diharapkan.
  3. Tingginya jumlah petugas yang bekerja pada praktik kedua atau usaha lainnya berarti waktu dan perhatian untuk bekerja di Puskesmas dapat berkurang secara signifikan. Di saat perhatian dan fokus pada pekerjaan utama berkurang, dapat juga berdampak negatif pada kualitas yang diberikan.
  4. Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan (khususnya dokter dan dokter gigi), serta pencapaian indikator KBKP telah berdampak terhadap jumlah dana kapitasi yang diperoleh FKTP.

Berdasarkan temuan-temuan ini, diusulkan beberapa rekomendasi strategis seperti koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam pengadaan tenaga kesehatan khususnya dokter dan dokter gigi melalui berbagai skema baik kontrak daerah maupun PTT, peningkatan peran serta seluruh tenaga kesehtan dalam upaya promotif-preventif dalam rangka peningkatan angka kontak dengan mensinkronkan dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), peningkatan koordinasi dengan BPJS-Kesehatan untuk penyesuaian penetapan dana kapitasi untuk daerah khusus serta validasi dan verifikasi peserta PBI dengan pelibatan OPD, serta perbaikan sistim rujukan antar Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidempuan. Acara selanjutnya adalah pembahasan dan diskusi dengan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Drs. Zulfendri, M.Kes dosen FKM USU. Bertindak selaku pembahas adalah dr. Adi Pamungkas dari Direktorat PKP Kemenkes RI.

Dalam paparannya dr. Adi Pamungkas menyampaikan apresiasi atas hasil penelitian dari tim PKMK FK UGM bersama FKM USU dan akan meneruskan rekomendasi yang diusulkan ke Kemenkes RI. Menanggapi masalah keterbatasan tenaga dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya, beliau menyampaikan bahwa hal ini masih menjadi masalah umum di daerah kecil karena rendahnya minat dan berbagai kendala lainnya termasuk permasalahan akses. Hal ini pulalah yang memicu tingginya angka praktek ganda dikarenakan tingginya kebutuhan tenaga kesehatan. Peran pemerintah daerah kabupaten dan provinsi diperlukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk dalam pengadaan tenaga kontrak dengan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai potensi sumber dana. Terkait dengan kendala-kendala dalam pencapaian indikator KBKP dr. Adi memberikan contoh adanya forum komunikasi di daerah lain yang mewadahi FKTP, Dinkes dan BPJSK untuk transfer informasi dari FKTP yang sukses dalam pencapaian KBKP kepada FKTP yang masih mengalami kendala, beliau mengharapkan hal ini bisa diadopsi di Kabupaten Tapsel.

Dalam sesi diskusi dan rencana tindak lanjut diperoleh sangat banyak opini dan masukan di antaranya dari Ibu Pipit Linda Leni dari BPJS Kesehatan tentang adanya potensi dana Rp. 500,000,000,- yang tidak terserap di tahun 2017 oleh PKM di Kabupaten Tapanuli Selatan. Beliau mengharapkan peran aktif dari dinkes dan seluruh tenaga kesehatan PKM dalam upaya promotif-preventif termasuk pelaporannya untuk peningkatan KBKP serta serapan dana kapitasi dan non kapitasi dan BPJSK selama ini juga terus berusaha untuk membantu memberi kemudahan seperti pelaporan yang tidak harus in time dan pengurangan cakupan pelayanan FKTP dari 144 menjadi 133 jenis penyakit. Perwakilan dari PKM menyampaikan kendala utama yang masih dirasakan adalah pelaporan P-Care karena keterbatasan akses internet juga karena belum adanya dana alokasi khusus untuk petugas P-Care serta berbagai kendala dalam penyaluran dana non kapitasi. Dr. Hodri dan Bu Sri dari Dinkes Kab. Tapsel turut menyampaikan berbagai kendala teknis yang masih dirasakan Dinkes terutama untuk penerbitan SK tenaga kontrak dan termasuk petugas P-Care untuk bisa mendapat pendanaan tunjangan daerah dan jasa pelayanan dari dana kapitasi. Selain itu, dr. Hodri juga menyampaikan keterbatasan pelayanan PKM karena tidak semua obat untuk cakupan 144 diagnosis tersedia di Fornas.

Dari hasil diskusi dan tindak lanjut disepakati beberapa masukan di antaranya dari Bu Lisdawati (BAPPEDA) mengusulkan agar Dinkes mendorong diterbitkannya Peraturan Bupati tentang penyaluran dana non kapitasi agar tak lagi melalui kas daerah tetapi langsung ke kepala PKM. Pak Ihram Agusta, Kepala Bidang Pelayanan Dasar dan SDK Kota Padang Sidempuan menyampaikan potensi pemenuhan tenaga kesehatan PKM dengan skema kontrak SK Bupati seperti yang mereka praktekkan. Dr. Likke P. Putri, MPH. dari PKMK menyampaikan peluang pembiayaan petugas P-Care dari dana kapitasi untuk kegiatan operasional. M. Ikhsan, M.Sc., Apt. juga dari PKMK mengusulkan penyusunan Formularium Daerah untuk pengadaan kebutuihan obat PKM yang belum tercantum dalam Fornas untuk FKTP. Pak Suryadi dari Dinkes mengusulkan penerbitan SK Bupati untuk tenaga P-Care. Sebelum menutup acara dr. Hodri yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tasel menyampaikan ucapan terimakasih atas semua usulan dan akan meneruskan kepada Kepala Dinkes dan Bupati. (Reporter: M. Ikhsan Jufri, M.Sc., Apt)


download 1Hasil Studi


 

KEMITRAAN


USAID           pkmk eng  

Program ini merupakan upaya kolaboratif antara berbagai ahli dan pemegang kebijakan dalam pengembangan sistem kesehatan yang terdiri atas USAID, Health Finance & Governance Project, Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM, dan berbagai insititusi lainnya.

Visitor Counter

Today 2

Yesterday 148

Week 756

Month 1983

All 35611

Currently are one guest and no members online

About Website

This website is made possible by the support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the sole responsibility of Indonesian Implementation Research for UHC Program and do not reflect the views of USAID or the United States Government.

Copyright © 2018 Indonesia-Implementationresearch-uhc

Search